 |
| Topographic map of Buton and other nearby Islands in Indonesia. Created with GMT from SRTM data. (Photo credit: Wikipedia) |
Naiknya permintaan dunia akan komoditas tambang nikel membuat industri pertambangan nikel di Indonesia dan Khususnya Sulawesi Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Indonesia sebagai produsen nikel nomor tiga terbesar didunia.
Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki cadangan nikel yang cukup besar (lihat hasil laporan Psdg). Berdasarkan potensi bahan tambangnya dan analisis Input output menunjukkan pengaruh industri logam bagi pertumbuhan ekonomi daerah Sultra cukup besar dengan nilai peranan sebesar 9,81 atau sebesar Rp. 973,82 miliar, namun ekspor luarnya masih tergolong rendah hanya bernilai Rp. 114,62 miliar.
Kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara yang menekankan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta pengelolaan sumberdaya tambang yang berkelanjutan, menetapkan strategis pengelolaan sumberdaya alamnya dengan konsep Kawasan Industri berbasis Pertambangan.
Berdasarkan analisis with and without maka didalam kawasan perlu adanya pusat kawasan, dimana indeks pertumbuhan menunjukkan nilai 1,5 kali pengaruhnya terhadap pembangunan jika ada pusat kawasan dibandingkan pengaruh tanpa pusat kawasan yang hanya sebesar 1,2 kali. Maka diusulkan Kawasan Industri Pertambangan Sultra, yang terdiri dari 5 kawasan industri pertambangan, dengan lokasi di: Konawe Utara, Kolaka Utara, kolaka, Konawe Selatan, Buton.
 |
| Peta Pola Ruang PKIP AWILA Sultra |
Analisis Skoring prioritas pengembangan kawasan industri pertambangan menunjukkan PKIP AWILA sebagai yang tertinggi dengan nilai skore 515 dengan luas 204.832 Km2.dan cadangan nikel 8,223,361,043.39 WMT.Berdasarkan simulasi sumberdaya tambangnya di perkirakan umur tambang nikel hingga 20 tahun dengan produksi nikel concentrate sebesar 50.000 ton/tahunnya.
Analisis ekonomi dan finansial menunjukkan PKIP AWILA memiliki NPV US$ 561.013.989,43, dan IRR 75%. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup signifikan yaitu Rp. 75,000,000/tahun untuk iuran tetap dan Rp.205,403,284,641/tahun untuk iuran produksi.
Manajemen pengelolaan berbentuk badan pengelola kawasan disesuaikan dengan amanah UU No.39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan PP No. 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana Pengelolaannya dalam bentuk Badan Pengelola Kawasan bersifat independen namun bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan.
Perkiraan Pembiayaan pembangunan kawasan adalah US$ 1.500.000.000 dalam waktu 5 tahun, yang diproyeksikan terdiri dari anggaran pemerintah US$ 96.000.000/tahun dan Industri/swasta US$ 105.000.000/tahun serta institusi research (akademis)sebesar US$ 15.000.000/tahun.
